Sebuah alternatif pola standar sistem pemerintahan yang cenderung tersentralisasi menginspirasi perancangan kantor bupati Kabupaten Jayawijaya, Papua, Indonesia. Papua, wilayah paling timur di Indonesia yang kaya akan kultur lokal yang terintegrasi terhadap sistem kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. 
Bentuk-bentuk bangunan kepemerintahan pada umumnya yang monoton seolah tidak mengangkat nilai kultur (branding building) yang ada dalam wilayah pembangunan. Seolah menyama ratakan kebudayaan bangunan-bangunan pemerintah terbentuk hampir serupa di setiap wilayah Indonesia ‘melupakan’ keragaman budaya masing-masing wilayahnya. Pengembangan perancangan kantor bupati Kabupaten Jayawijaya ini memberi gambaran rancangan spasial pusat pemerintahan sebagai wujud branding terhadap kayanya kebudayaan Papua, Indonesia yang dipadukan dengan sistem kekuasaan budaya masyarakat Papua.Kebudayaan kultural yang dijadikan landasan prinsip perancangan kantor bupati ini yaitu diadaptasi dari tatanan pola permukiman Suku Dani, Jayawijaya, Papua, Indonesia.
Perkampungan Honai, sebuah perkampungan tradisional yang terbentuk dari sebuah sistem pemerintahan ‘kecil’ kepala suku dan struktural mereka untuk melindungi seuruh warga kampung mereka. Perkampungan Honai terbagi menjadi tiga bagian zona besar: (1) Zona pemimpin, yaitu berisikan petinggi atau kepala suku kampung (2) Zona antara, yaitu berisikan sebuah honai wanita dan dua buah honai laki-laki prajurit (3) Zona terlindung, yaitu zona yang hanya digunakan sebagai tempat ritual khusus yang tidak diperuntukkan untuk semua orang memasukinya.
Klustering perkampungan Suku Dani menunjukkan adanya perlindungan terhadap warga suku mereka dari serangan luar terutama perlindungan terhadap kaum wanita dimana letak honai panjang (honai bagi kaum wanita) diletakkan. Klustering sistem pemerintahan yang menjadi landasan perencanaan berbasis syntax analysis dipadupadankan menjadi tatanan layout perencanaan lansekap dan penataan gubahan massa kantor bupati ini.
tombakdirgantara 
